LIMA PRASASTI DI MUSEUM BALAPUTERA DEWA PALEMBANG

Oleh: DM. Thanthar

Prasasti adalah sumber sejarah dari masa lampau yang ditulis pada batu, logam, gerabah, kayu, batubata, porselin, dan lontar. Prasasti disebut sebagai sumber sejarah karena tulisan pada prasasti biasanya memuat informasi tentang berbagai hal, diantaranya ancaman atau sumpah kutukan, ekspensi, dll. Selain itu informasi yang terkandung dalam prasasti merupakan salah satu sumber yang menggambarkan kondisi masyarakat atau kerajaan pada zamannya.

Indonesia memiliki banyak sekali prasasti. Hal itu tidaklah aneh karena Indonesia merupakan daerah kepulauan yang pada masa lampaunya terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan besar dan kecil. Misalnya Kerajan Kutai di pulau Kalimantan, Majapahit di pulau Jawa, Sriwijaya di Sumatera, Ternate dan Tidore di Maluku, dan banyak lagi kerajaan-kerajaan lainnya. Namun demikian tidak semua prasasti dari kerajaan tersebut dapat ditemukan oleh para ahli arkeologi dan ahli historiologi. Kemungkinan secara sederhananya, mungkin tidak semua kerajaan yang pernah ada di Indonesia memiliki prasasti atau para arkeolog dan sejarahwan yang belum berhasil menemukan prasasti-prasasti tersebut. Lainnya, tentu saja kerajaan-kerajaan yang ada setelah manusia mengenal kertas sangat kecil kemungkinan membuat prasasti.

Dari beberapa prasasti yang telah ditemukan oleh para arkeolog dan sejarahwan, diantaranya adalah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ada lima prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Boom Baru.

Prasasti Telaga Batu ditemukan di Desa Telaga Batu Kecamatan Ilir Timur Pelembang Sumatera Selatan. Prasasti tersebut tidak memiliki angka tahun tetapi ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Melayu Kuno. Tulisan-tulisan pada Prasasti Telaga Batu terdiri dari 28 baris yang memuat informasi tentang kutukan terhadap siapa saja yang tidak taat kepada pemerintah (raja). Selain itu, juga menjelaskan susunan ketatanegaraan Kerajaan Sriwijaya.

Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Desa Kedukan Bukit, di tepi Sungai Tatang (anak Sungai Musi), tepatnya di kaki Bukit Seguntang. Prasasti tersebut berangka tahun 605 saka / 683 M. Prasasti Kedukan Bukit ditulis menggunakan huruf Palawa yang berbahasa Melayu Kuno. Terdiri dari 10 baris yang berisi tentang Jaya Siddhayatra (perjalanan suci) penguasa Kerajaan Sriwijaya yang bergelar Dapunta Hyang. Perjalanan itu merupakan ekspedisi militer Kerajaan Sriwijaya.

Prasasti Talang Tuo ditemukan di Desa Talang Tuo, Palembang. Berangka tahun 606 saka / 684 M dan ditulis menggunakan huruf Palawa yang berbahasa Melayu Kuno. Tulisan prasasti yang terdiri dari 14 baris itu berisikan pernyataan tentang pembangunan Taman Sriksetra oleh Dapunta Hyang Srijayanasa.

Prasasti Kota Kapur ditemukan di Desa Kota Kapur, Bangka, Sumatera Selatan. Prasasti tersebut berangka tahun 608 saka / 686 M. Prasasti yang juga ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Melayu Kuno itu terdiri dari 10 baris yang memuat informasi tentang sumpah kutukan dan upaya ekspansi ke Pulau Jawa.

Prasasti Boom Baru ditemukan di Desa Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Sampai saat ini prasasti yang terdiri dari 11 baris itu masih belum berhasil dibaca sehingga informasi yang terkandung dalam prasasti tersebut belum bisa diketahui.

Jika kita amati, lima prasasti tersebut dinamakan sesuai dengan nama daerah tempat ditemukan. Padahal pada zamannya, saat prasasti itu dibuat, mungkin saja prasasti-prasasti tersebut memiliki sebutan yang berbeda. Akan tetapi, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena rentang waktu (temporal) antara prasasti itu dibuat dengan saat ditemukan sangat panjang sekali.

Lima prasasti tersebut dapat anda temui di Museum Balaputera Dewa Palembang, tepatnya di Gedung Pameran II. Hanya saja yang anda jumpai di Museum Balaputera Dewa itu adalah replikanya saja karena prasasti yang asli berada di Museum Nasional Jakarta.

Demikianlah lima prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang telah ditemukan. Walau belum masih ada prasasti yang belum berhasil dibaca tetapi keberadaan prasasti-prasasti tersebut telah menjadi penguat alasan untuk menjadikan Palembang, sampai saat ini, sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya. Namun demikian, berbicara mengenai sejarah klasik biasanya selalu memunculkan kemungkinan-kemungkinan sehingga jika ditemukan informasi (fakta) terbaru tentu saja akan mungkin melahirkan kesimpulan yang berbeda atau malah akan makin menguatkan kesimpulan yang terdahulu.(DMT)
***

LAMBANG KOMUNITAS GUWO

GERAKAN SOSIAL SUATU BENTUK PERLAWANAN

Oleh: Satria Zeni Fernando’’SAEK’’ GUWO



Gerakan sosial merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau satu massa untuk mendapatkan suatu perubahan di dalam lingkungan atau di sekitar mereka. Gerakan sosial ini dapat ditimbulkan karena adanya rasa ketidak senangan terhadap hal yang dihadapi. Dalam melakukan aksi gerakan sosial, maka yang terlibat disitu tidak hanya sekumpulan orang saja melainkan ada yang memimpin untuk menggerakkan massa.
Selain dari rasa ketidaksenangan, bisa juga ditimbulkan oleh rasa ketertindasan yang kemudian memunculkan perlawanan. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu perubahan dari keadaan yang telah dialami oleh kelompok tersebut.
Dalam hal ini dapat diambil contohnya suatu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dalam menentang keputusan dosen yang mereka anggap tidak sesuai dengan mereka. Tindakan yang mereka lakukan terlebih dahulu bernegosiasi dengan sang dosen untuk mendapatkan hasil yang sama-sama mereka sepakati namun, tindakan ini tidak berhasil malah menimbulkan suatu kebijakan baru bagi diri mahasiswa tersebut.
Merasa tidak senang dengan keputusan tersebut maka mereka mengadukan masalah ini ke jurusan mereka akan tetapi, lagi-lagi gerakan ini menimbulakan suatu kebijakan yang baru yang tetap bertentangan dengan mereka. Kebijakan dosen yang menginginkan permintaan maaf dari mahasiswa secara pribadi yang ditempelkan di fakultas dirasakan tidak sesuai, bahkan konsekuensi yang diberikan terhadap mahasiswa jika tidak membuat permintaan maaf, maka mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas perkuliahan yang diajar oleh dosen tersebut.
Hal ini jelas bertentangan bagi mahasiswa itu sendiri. Bagaimana tidak memperoleh pembelajaran dalam perkuliahan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang mahasiswa dan merupakan kewajiban bagi sang dosen untuk memberikannya. Selain itu permintaan maaf yang disyaratkan hanya akan menimbulakan suatu pertanyaan baru dikalangan masyarakat kampus yang lain. Mereka pasti akan mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pamflet tersebut, bagaimana sih si dosen tersebut mengajar sehingga para mahasiswanya bisa melakukan hal yang tidak diinginkan terjadi. Serta yang paling penting adalah permintaan maaf secara pribadi jauh lebih baik dibandingkan dengan permintaan maaf melalui selebaran.
Suatu gerakan tidak akan terjadi jika tidak ada yang memprofokasi dan merasa diprofokasi. Begitu juga hal nya dengan gerakan sosial, hal ini bertujuan untuk lebih menghangatkan emosi massa dalam bergerak untuk melakukan suatu perubahan tersebut.profokasi ini bertujuan untuk memecah belah kelompok tersebut yang pada akhirnya gerakan sosial ini akan berujung kepada suatu ketidakberhasilan, kaerena kelompok tersebut telah terpecah belah. Profokasi ini terjadi diantara kedua belah pihak, yang pada akhirnya akan menimbulkan keraguan dari diri pribadi anggota kelompok gerakan tersebut dan mereka cenderung memilih hal yang tidak akan mempersulit mereka lagi.

Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995

Judul Buku : Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995
Pengarang : Mestika Zed, dkk
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan
Tempat Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 1998
Jumlah Halaman : xiii+406 hlm
ISBN : 979-416-559-X

Resensi Rq_Gie

Buku ini mengetengahkan upaya untuk merekonstruksi garis-garis perkembangan sejarah yang secara langsung atau pun tidak langsung telah mempengartuhi perjalanan sejarah daerah Sumatera Barat. Status penulisnya sebagai salah seorang sejarawan sangat mempengaruhi pemaparan yang terdapat dalam buku ini. Hasilnya, tentu saja buku ini sangat kental nuansa sejarahnya.

Mestika Zed membagi isi buku ini dalam lima bagian. Bagian pertama mengetengahkan suasana proklamasi dan revolusi di Sumatera Barat. Bagian pertama tersebut mencakup batasan temporal 1945-1950, merupakan episode sejarah yang memadukan antara perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomatis, memadukan tujuan yang rasional dengan sentimen emosional, memadukan tindakan kongkrit dengan dengan cita-cita dan impian, serta memadukan realitas dengan mitos. Revolusi di Sumatera Barat adalah sebuah gejala yang sangat kompleks. Para pemimpin daerah cenderung selalu lebih siap dalam menentukan kebijakannya, sehingga banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang tampil sebagai elit terkemuka dalam lingkaran kepemimpinan nasional saat itu.

Bagian kedua buku ini membahas mengenai kondisi dan suasana Sumatera Barat setelah revolusi, cakupan temporalnya adalah 1950-1960. Bagian kedua merupakan bagian yang tidak pernah lepas ketika menuturkan sejarah Sumatera Barat. Salah satu peristiwa penting yang terdapat dalam periode ini adalah munculnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berlangsung selama tiga tahun, yaitu dari tahun 1958 hingga tahun 1961. Ditengah upaya untuk menegakkan demokrasi sebagai inti dari kemerdekaan, lahir kebijakan pemerintah pusat yang melahirkan rasa tidak puas di daerah. Salah satu daerah yang merasa kurang puas tersebut adalah Sumatera Barat. Kebijakan pusat untuk melakukan perombakan yang drastis terhadap Divisi IX Banteng yang berada di Sumatera dan mempertahankan Divisi Siliwangi di Jawa secara nyata memperlihatkan ketimpangan dan sekaligus tidak menghargai para pejuang Divisi IX Banteng yang juga ikut mati-matian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kontak senjata atau penumpasan yang akhirnya menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk meredam PRRI sebenarnya sangat sesuai dengan dugaan masyarakat Sumatera Barat yang sangat mengharapkan terjadinya musyawarah. Era PRRI telah meninggalkan sebentuk trauma kolektif bagi masyarakat Sumatera Barat.

Bagian ketiga menjelaskan kondisi Sumatera Barat pasca PRRI, berkisar antara tahun 1961-1965. Pada bagian ini Mestika Zed mengungkapkan bahwa setelah berakhirnya PRRI mental masyarakat Sumatera Barat menjadi terpuruk dalam status “pemberontak” yang kalah. Akibatnya, kepercayaan diri masyarakat Sumatera Barat mulai memudar. Kebanggaan yang masih kental sampai masa-masa revolusi menjadi luluh. Kondisi pada masa pasca PRRI yang serba sulit dipersulit lagi dengan makin meluasnya pengaruh PKI di Sumatera Barat.

Bagian keempat dari buku ini lebih difokuskan dalam batasan temporal 1966-1971. Batasan temporal tersebut merupakan transisi dari Orde Lama kepada Orde Baru. Pada masa ini, di Sumatera Barat, terjadi suasana yang kritis dalam masalah politik dan pemerintahan. Periode ini pulalah yang merupakan periode pemulihan kondisi daerah dan juga pemulihan mentalitas masyarakat Sumatera Barat yang merosot akibat peristiwa PRRI. Pemerintah Sumatera Barat benar-benar memfokuskan upaya untuk mengembalikan harga diri orang Minangkabau.

Bagian kelima berisikan pembahasan tentang kondisi masyarakat Sumatera Barat antara tahun 1971-1995. Pada periode ini kondisi masyarakat Sumatera Barat sudah membaik. Periode ini merupakan periode yang relatif tenang.

*****

Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah; Kepemimpinan Sumatra Barat di Masa Orde Baru

Judul Buku : Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah; Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru
Pengarang : Irhash A. Shamad
Penerbit : IAIN-IB Press
Tempat Terbit : Padang
Tahun Terbit : 2001
Tebal Buku : xiii + 151 hlm


Resensi Doebalang

Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru awalnya menjadi harapan untuk pemulihan daerah dari kerusakan-kerusakan internal yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya (Orde Lama). Daerah yang merasa tujuan yang diusung oleh Orde Baru sejalan dengan tujuan mereka serta merta ikut berpartisipasi untuk menumbangkan Orde Lama. Bagi Sumatera Barat, peralihan tersebut sangat diharapkan menjadi kekuatan baru dalam upaya pemulihan harga diri dan identitas etnik daerah yang telah diobrak-abrik rezim Orde Lama.

Kepemimpinan Harun Zein (1967-1977) merupakan periode pemulihan sosial, ekonomi, dan politik Sumatera Barat yang hancur akibat PRRI. Hanya saja pada akhir tahun 70-an, setelah pemerintah pusat memperoleh legitimasi pada pemilu pertama, mulai terlihat tedensi-tedensi intervensi pemerintah pusat terhadap daerah. Tedensi itu makin menguat setelah dilaksanakannya pemilu tahun 1977.

Diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979, tentang pemerintahan desa, merupakan upaya penyeragaman sistem pemerintah di masa Orde Baru. Namun demikian, pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 tersebut lebih dirasakan sebagai upaya detradisionalisasi di tingkat lokal. Di Sumatera Barat, undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 1983. Penerapan sistem pemerintahan yang baru tersebut telah menimbulkan berbagai implikasi, dan sangat berdampak kepada terpinggirkannya kepemimpinan nagari. Secara mendasar dan drastis UU No.5 Tahun 1979 telah merombak tatanan sosial tradisional yang telah berkembang sejak lama. Hak-hak preogratif dari kepemimpinan adat dalam struktur kepemimpinan nagari (Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai) yang selama ini berakar dalam tradisi kultural menjadi terpinggirkan oleh penerapan sistem pemerintahan formal secara efektif sampai tingkat bawah.

Berbagai keganjilan terjadi dalam proses peralihan pemerintahan nagari kepada pemerintahan desa. Keganjilan terjadi dalam masalah keamanan nagari, aspek peradilan, masalah matrimoni, urbanisasi, bahkan sampai pada aspek ketahanan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sistem kepemimpinan ideal yang demokratis dan dan telah diterapkan pada kepemimpinan nagari yang bersifat bottom-up secara pasti berubah kepada sistem kepemimpinan yang berorientasi pada sifat top-down. Akibatnya, penyangga kelestarian budaya lokal menjadi runtuh dan sekaligus berakibat pula terhadap rusaknya berbagai sistem internal daerah.

Intervensi politik pemerintah pusat telah memperlihatkan kecendrungan negatif dari model hegemoni pemerintahan pusat atas daerah. Kondisi itu telah memperlemah resistensi kebudayaan lokal. Anehnya, sistem tersebut dijalankan melalui tangan pemimpin regional itu sendiri tanpa adanya kemampuan, atau mungkin juga tanpa adanya kemauan, untuk melindungi identitas, kepentingan, dan kemandirian etnik.

Perubahan prilaku politik kepemimpinan daerah yang terjadi setelah penerapan UU No.5 Tahun 1979 dapat dikatakan sebagai penyebab lain timbulnya kerusakan sistem internal. Walaupun, pada dasarnya, perubahan prilaku itu adalah akibat dari melemahnya sistem internal yang ada di daerah. Artinya, kondisi tersebut telah memperlihatkan bahwa keadaan itu merupakan hubungan sebab akibat. Irhash menjelaskan bahwa simpul dari permasalahan itu sangat mungkin berada pada faktor budaya politik, khususnya prilaku politik elit daerah.

Untuk lebih tegasnya Irhash menyatakan bahwa ada dua macam penyebab terjadinya kerusakan sistem internal dan nilai-nilai sosial masyarakat di daerah. Pertama, model hegemoni sistem politik pusat yang terlalu kuat terhadap daerah sehingga tidak tersedia ruang gerak bagi kreatifitas lokal untuk menjaga kemandirian etnik mereka. Kedua, faktor komitmen elit kepemimpinan daerah dalam menyatukan peran fungsional sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, dengan peran moralnya sebagai bagian dari sistem internal itu sendiri.

Pemaparan yang dilakukan oleh Irhash dalam buku ini menggunakan bahasa yang agak tinggi. Dengan kata lain Irhash cukup banyak menggunakan istilah-istilah asing sehingga buku ini lebih cocok dikomsumsi oleh kalangan terpelajar.

*****

G 30 S; Antara Fakta dan Rekayasa

Judul Buku : G 30 S; Antara Fakta dan Rekayasa
Pengarang : Center for Information Analysis
Penerbit : Media Pressindo
Tempat Terbit : Yogyakarta
Tahun Terbit : 1999
Jumlah Halaman : x + 142 hlm
ISBN : 979-9222-17-6

Resensi Erix Guwo

Rezim Orde Baru dicurigai telah melakukan rekayasa historiografi (penulisan sejarah) secara sistematik. Jika itu benar, maka tujuannya sangat jelas adalah untuk memperkokoh dan melanggengkan hegemoni kekuasaan, yakni pemerintahan yang didominasi oleh militer serta kondisi politik yang represif yang diselubungi oleh terminologi stabilitas. Salah satunya tema historiografi yang sangat dicurigai telah direkayasa oleh Orde Baru dan menjadi tema yang kontroversial adalah tema mengenai Gerakan 30 September 1965 (G30S 1965).

Berbagai pernyataan terhadap G30S 1965 yang diungkapkan, akhir-akhir ini, oleh beberapa pelaku gerakan telah menimbulkan dugaan-dugaan baru di tengah-tengah masyarakat. Selama era Orde Baru masyarakat selalu disuguhkan sebuah tayangan (film) tentang bagaimana G30S itu terjadi, tentunya sesuai dengan versi dan kepentingan Orde Baru. Kesaksian para pelaku gerakan pada masa Orde Baru yang terbungkam, atau mungkin juga sengaja dibungkam, kini terbuka dan bersuara. Akan tetapi, berbagai kesaksian itu masih belum bisa menentukan dengan akurat siapa dalang dari peristiwa tragedi kemanusiaan tersebut.

Informasi mengenai G30S yang disebarkan kepada masyarakat selama Orde Baru ternyata banyak yang bertentangan dengan kesaksian para pelaku gerakan. Akibatnya, muncul anggapan bahwa gerakan tersebut adalah rancangan dari Soeharto yang nantinya menjadi penguasa Orde Baru. Buku ini memang membahas permasalahan seputar G30S, tetapi tidak memberikan kesimpulan yang tegas mengenai dalang G30S 1965. Memang tujuannya adalah untuk memaparkan berbagai fakta yang ada, sehingga pembaca bisa memahami permasalahan G30S secara lebih luas.

Banyak fakta objektif yang bersifat mutlak dan tidak bisa dipungkiri, antara lain keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), ambiguitas Ir.Soekarno, intrik dalam tubuh militer Indonesia khususnya Angkatan Darat (AD), serta kedekatan hubungan personal antara beberapa pelaku utama G30S dengan Mayjend Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad/Pangkopkamtib.

Menurut buku ini ada enam teori atau versi yang berkembang dalam penulisan tentang G30S atau Gerakan Satu Oktober (Gestok), yaitu:

1. Pelaku utama G30S adalah PKI dan Biro Khusus
Versi ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Orde Baru. Sejarawan Indonesia yang menulis dengan versi ini adalah Nugroho Notosutanto dan Ismail Saleh. Karyanya berjudul: Percobaan Kup Gerakan 30 September di Indonesia (terbitan Jakarta, 1968).

2. G30S adalah persoalan internal AD
Versi ini ditulis oleh M.R. Siregar dalam karyanya yang berjudul: Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Kasus Indonesia, Sebuah Holokaus Yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua (terbitan Amsterdam, 1993). Penulis lain yang juga mengusung versi ini adalah Coen Holtsappel, Cornell Paper, Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Wimandjaja K. Litohoe. Tekanan versi ini lebih mengarah pada sintesis bahwa G30S merupakan kudeta yang dirancang oleh klik Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayjend Soeharto.

3. G30S digerakan oleh CIA
Pernganut versi ini beranggapan bahwa dalang utama terjadinya G30S adalah CIA yang bekerja sama dengan klik Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI dengan tujuan menggulingkan Presiden Soekarno. Pendukung versi ini adalah Peter Dale Scoot dengan karyanya yang berjudul: US and The Overthrow of Soekarno 1965/1967, dan Geoffrey Robinson dengan karyanya yang berjudul: Some Arguments Concerning US Influence and Complicity In The Indonesia Coop of Oktober 1965.

4. G30S terjadi karena bertemunya kepentingan Inggris dan Amerika
Greg Poulgrain merupakan penulis yang mempercayai asumsi ini. Ia membahasnya dalam karyanya yang berjudul: The Genesis of Confrontation: Malaysia, Brunai, and Indonesia 1945-1965

5. Soekarno Dalang G30S
Versi ini merupakan versi yang paling kontroversial. Versi ini menjelaskan bahwa Soekarno sangat berkepentingan untuk melenyapkan sikap oposisi beberapa perwira tinggi Angkatan Darat terhadap kepemimpinannya. PKI ikut terseret karen akedekatannya dengan Soekarno. Penulis yang mengusung versi ini adalah Antonie Dake dengan karyanya yang berjudul: In The Spirit of The Red Banteng, The Devious Dalang: Soekarno and So-called Untung Putsch. John Hughes dengan karyanya yang berjudul: Indonesia Upheavial 1967 dan The End of Soekarno 1968. Penulis lainnya yang menganut versi ini adalah Ulf Sundhaussen dengan karyanya yang berjudul: Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI.

6. Teori Chaos
Tidak ada dalang tunggal, tidak ada grand scenario, yang terjadi adalah bercampur aduknya improvisasi berbagai kepentingan di lapangan, ketika gerakan sudah dimulai. Penulis yang mendukung versi ini adalah Manai Shopiaan dengan bukunya yang berjudul: Kehormatan Bagi Yang Berhak, Oei Tjoe Tat dengan bukunya yang berjudul: Memoar Oei Tjoe Tat, John D. Legge dengan karyanya yang berjudul: Soekarno; Sebuah Biografi Politik. Inti dari versi ini adalah G30S merupakan kombinasi antara unsur-unsur Nekolim atau negara barat, sikap ambisius para pemimpin PKI, dan penyimpangan tugas dan wewenang dalam tubuh TNI.

Berbohong Demi Perang

Judul Buku : Berbohong Demi Perang
Pengarang : Elba Damhuri
Penerbit : Senayan Abadi Publishing
Tempat Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2003
Jumlah Halaman : 280 hlm


Resensi St.KariMudo

Tanggal 20 Maret 2004 merupakan pengulangan atau sebagai pengingat memori kita tentang serangan yang dilakukan Amerika dan sekutunya terhadap Irak. Maret 2004 tersebut merupakan sebuah episode manis bagi Amerika untuk dapat menguasai Irak dengan menggunakan kedok (baca: fitnah) bahwa Irak memiliki senjata penghancur massal yang dalam tempo 45 menit dapat memusnahkan semua manusia yang ada di Bumi.

Dalam bukunya ini Elba Damhuri memaparkan ambisi Amerika, terutama orang Yahudi yang sangat berperan dalam upaya penyerangan Irak. Alasan-alasan Amerika (Yahudi dan Zionis) diulas oleh Elba dengan bahasa yang lugas dan enak sehingga akan dapat dipahami alasan utama mengapa Amerika begitu berambisi untuk menaklukkan Irak.

Buku ini memuat dua puluh tiga fakta tentang invasi yang dilakukan Amerika terhadap Irak. Isu utama yang dilontarkan oleh Amerika, sebagai tuduhan kepada Irak dan sebagai landasannya untuk menyerang Irak, bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Dalam setiap penjelasannya pada media massa, pada negara lain, dan pada badan tertinggi dunia yaitu PBB isu senjata pemusnah massal itulah yang selalu ditekankan.

Alasan lain yang dijadikan tameng oleh Amerika dan sekutu-sekutunya saat menyerang Irak antara lain tuduhan bahwa Irak telah membantu Al-Qaeda dan membuka organisasi yang terkait dengan Usamah Bin Ladin. Hal itu terkait juga dengan peristiwa 9 September 2001, yaitu hancurnya WTC dan adanya upaya untuk menyerang Pentagon, dan tanpa bukti Al-Qaeda menjadi tertuduh. Menurut Amerika, bahwa Saddam Hussein telah membantu Al-Qaeda dalam setiap gerakannya. Padahal Usamah Bin Ladin dengan tegas telah menyatakan bahwa ia dan organisasinya (Al-Qaeda) tidak terlibat sedikitpun dengan hancurnya WTC .

Berdasarkan bukti-bukti yang ada Elba menjelaskan bahwa invasi Amerika ke Irak sesungguhnya telah direncanakan sejak lama oleh Pemerintah Amerika (G.W. Bush). Invasi Irak merupakan salah satu langkah Amerika untuk bisa menguasai negara-negara timur tengah. Irak menjadi pilihan utama karena Amerika beranggapan bahwa daerah Irak merupakan daerah yang strategis untuk dapat menggarisi mobilitas orang Asia terutama umat islam.

Selain itu kepentingan ekonomi dan politik juga tidak bisa diabaikan. Amerika beserta tokoh-tokohnya sangat menyadari bahwa sebagian besar aset perekonomian dunia berada di Asia, termasuk daerah timur tengah. Apalagi negara-negara timur tengah merupakan produsen terbesar minyak dunia yang akan diekspor ke seluruh dunia termasuk Amerika.

Irak dengan statusnya sebagai negara pengahasil minyak terbesar kedua merupakan tempat strategis bagi Amerika untuk dapat menguasai perekonomian dunia. Elba juga menjelaskan bahwa penyerangan Amerika terhadap Irak pada dasarnya memiliki misi besar. Semua itu dibahas Elba dengan lugas dan tajam dengan menyuguhkan fakta kepada pembacanya, sehingga pembaca dapat memahami tujuan utama diterbitkannya buku ini.
Sisi menarik dari buku ini adalah penulisnya memberikan keterangan secara lugas berdasarkan apa yang diberitakan oleh media massa. Artinya, yang menjadi sumber pembahasn adalah hasil liputan langsung dari tempat kejadian. Hal itu sangat dimungkinkan karena profesi penulisnya adalah sebagai wartawan Republika.

Berbohong Demi Perang, yang dipilih sebagai judul buku ini, dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari buku yang berjudul: Dibalik Invasi AS ke Irak, yang diterbitkan pada Maret 2003.Buku ini dibagi Elba menjadi empat bagian. Bagian pertama berisi tentang keterkaitan dan peran Israel dalam upaya invasi. Bagian ini juga menjelaskan bahwa betapa mudahnya Amerika mengangkangi badan tertinggi dunia alias PBB. Penentangan negara-negara dunia terhadap keinginan G.W.Bush dan Tonny Blair untuk menginvasi Irak tidak begitu memberikan pengaruh. Bagian ini juga menguak kebohongan-kebohongan Amerika dalam argumen mereka tentang Irak.

Bagian kedua menghadirkan David Kelly sebagai sumber kunci untuk menguak semua kebohongan Amerika. Pernyataan David Kelly tersebut ditayangkan oleh BBC, selaku media televisi perintis yang membuka kedok kebohongan Amerika. Kebohongan Amerika sangat terlihat dengan adanya sumber yang berasal dari laporan-laporan dari reporter BBC antara lain: Andrea Gilian, Gavin Hewitt, dan Susan Watts.

Bagian ketiga memberikan penjelasan mengenai kemungkinan bahwa penyerangan terhadap Irak sepertinya merupakan kebijakan yang berasal dari ketakutan Pemerintah Amerika pasca peristiwa 9 September 2001. Pembahasan tentang ambisi Amerika untuk menguasai dunia juga dapat dibaca dalam bagian ketiga.

Bagian keempat lebih mengarah kepada pembahasan tentang kepercayaan yang sangat mungkin mendasari terjadinya invasi Irak. Pembahasan tentang ajaran dari kaum Neokonservatif (Yahudi Hawiksh) terdapat dalam bagian ini. Pada dasarnya ajaran Neokonservatif sangat menayakini bahwa keberadaan mereka di bumi karena diutus oleh tuhan untuk menguasai dunia.

*****